Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan pembentukan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) pada 2020.
Dampak positifnya telah terasa di berbagai sektor, termasuk informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta sektor pertanian. Bahkan sektor publik dan swasta telah mulai mengadopsi AI. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti penyebaran data dan ancaman keamanan yang perlu ditindak dengan tegas.
Menurut Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital dan Gim, Kemenkominfo Hario Bismo Kuntarto, , pemerintah secara aktif telah mempromosikan AI di berbagai sektor dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi Indonesia. Hal ini didukung fakta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mendukung pengembangan talenta digital dan keterampilan AI bagi semua kalangan, tidak terbatas pada para profesional melalui pengadaan inisiatif pendidikan dan peningkatan keterampilan. Terhitung, sejak 2021 lalu Kominfo telah menjadi pengampu AI, Blockchain, dan IoT sesuai dengan PM. Kominfo 3/202.
“Kominfo berkomitmen untuk melanjutkan fokus pada aktivasi layanan melalui monitoring dan evaluasi kajian regulasi Sandboxing dengan menetapkan prinsip inklusifitas, transparansi, dan kredibilitas serta akuntabilitas” ujarnya dalam Digital Expert Talks #19 yang digelar CfDS UGM.
Merespons dari bidang pendidikan, Dosen Departemen Ilmu Komputer & Elektronika, FMIPA UGM Afiahayati menjelaskan akademik adalah pondasi pembinaan keterampilan AI yang berguna untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan inovasi dari berbagai proyek dan penelitian mengenai AI melalui kolaborasi dari berbagai pihak, seperti perguruan tinggi. Hal ini dapat terefleksi dari komitmen Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengadaan program studi magister kecerdasan artifisial untuk menjawab permintaan spesialis AI.
“Di dalamnya, telah disempurnakan melalui berbagai mata kuliah pendukung, laboratorium sistem cerdas, sampai AI research center,” ucapnya.
Afiahayati menyebutkan kolaborasi quadruple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat memungkinkan peningkatan perkembangan AI yang jauh lebih sporadik sehingga dapat mewujudkan harapan kolaborasi yang lebih besar dalam pertukaran sumber daya dan informasi, seperti yang sudah dilakukan UGM dalam bidang kesehatan maupun penelitian.
Kontribusi Google untuk memastikan kemudahan aksesibilitas AI sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna di berbagai tingkat keterampilan, ditunjukan seperti melalui aplikasi Gmail yang sudah disertai fitur smart compose. Di Indonesia sendiri, Google telah berkolaborasi bersama pemerintah dalam sektor tata kelola kota, respon bencana, produktivitas, sampai kesehatan. Hal ini terefleksi dari project Green Light Dishub DKI Jakarta untuk mengurangi titik kemacetan melalui pengelolaan efisiensi lampu merah.
Tidak dapat dipungkiri, tantangan mengenai privasi dan keamanan data masihlah menjadi prioritas utama sehingga kebijakan pengembangan AI haruslah mempunyai tiga prinsip, yakni tegas untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi, bertanggung jawab, dan kemitraan antara berbagai pihak.
“Untuk mewujudkan implementasi AI, kita harus meningkatkan potensi ekonomi lewat pengadaan infrastruktur dan SDM melalui penjagaan keamanan sesuai regulasi,” kata Head of Government Affairs and Public Policy Google Cloud Brigitta Ratih E. Aryanti.
- Cara Membuat Poster Seperti Disney Pixar dengan AI
- Kritisi Putusan MK, Seniman Tradisi Gandeng Aktivis di Yogyakarta Mainkan Ketoprak Tobong di Halaman DPRD DIY
- Belum Miliki Fasilitas Memadai, Kalteng Gandeng UGM Perkuat SDM